Ilustrasi petani tembakau (Foto: Doknet)
Washington, Jurnas.com - Kampanye antitembakau di berbagai dunia selalu menarik dicermati. Baru-baru ini, penulis dan mantan wartawan asal Amerika Serikat Marc Gunther menjelaskan kucuran dana dari lembaga filantropi global untuk dana kampanye antitembakau ke lebih dari 112 negara.
Berbagai dana ini disalurkan melalui program-program yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal penerima dana bantuan, dan tak jarang berujung pada terciptanya kebijakan-kebijakan pelarangan produk tembakau di banyak negara, termasuk pelarangan produk alternatif seperti rokok elektrik.
Marc Gunther menyebutkan, Bloomberg turut mendukung kampanye antitembakau di 112 negara dengan fokus pada populasi perokok terbesar di dunia, termasuk Tiongkok, India, Indonesia, dan Bangladesh.
Lembaga ini memberikan pendanaan kepada organisasi nirlaba yang mendorong pemerintah setempat, untuk menegakkan kebijakan eksesif terhadap tembakau seperti pelarangan iklan dan kenaikan tarif cukai rokok, tanpa mengindahkan kondisi ekonomi serta unsur budaya yang seringkali melekat pada konsumsi tembakau di negara-negara tersebut. Dorongan perumusan kebijakan eksesif itu kini melebar kepada pelarangan produk tembakau alternatif.
"Selain pelarangan rokok, kampanye mereka kini mulai menyasar hasil produk tembakau lainnya. Hingga saat ini, kampanye tersebut berhasil membujuk pemerintah setempat untuk menerbitkan aturan soal pelarangan produk tembakau alternatif atau rokok elektrik, seperti di New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, dan lebih dari 300 daerah lainnya termasuk Chicago, San Francisco dan yang terakhir Los Angeles," tulis Gunther.
Gunther juga menulis, Bloomberg dan organisasi-organisasi di bawahnya banyak memberikan informasi yang tidak valid terkait produk tembakau alternatif. Contohnya soal jumlah perokok di kalangan remaja yang disebutkan naik akibat kehadiran rokok elektrik. Faktanya, tingkat merokok di kalangan remaja terus menurun.
Selain itu, Bloomberg mengatakan bahwa rokok elektrik menyebabkan penurunan IQ secara signifikan. Padahal, tidak ada satu pun ilmuwan terkemuka yang percaya bahwa nikotin dalam rokok, baik konvensional maupun elektrik, menyebabkan penurunan IQ dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Gunther menyoroti hubungan antara Bloomberg dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO memberikan gelar Duta Besar Global untuk Penyakit Tidak Menular kepada pendiri Bloomberg. Dan sebagai balas budinya, Bloomberg memberikan pendanaan jutaan dolar kepada WHO, termasuk US$5 juta untuk kampanye antitembakau.
"Bloomberg mendukung Vital Strategies, sebuah konsultan kesehatan nirlaba besar yang berbasis di Washington yang menerbitkan The Tobacco Atlas, yang bekerja dengan kelompok antitembakau di seluruh dunia," jelas Gunther.
Vital Strategies maupun The Union, keduanya adalah organisasi nirlaba yang aktif mengampanyekan gerakan antitembakau di beberapa negara, termasuk di Indonesia.
Sementara itu, The Union merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menerbitkan paper mengenai seruan larangan rokok elektrik di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Saat ini, ada sekitar 35-40 negara termasuk Brasil, Argentina, Meksiko, India, tercatat telah melarang konsumsi rokok elektrik.
Pada umumnya intervensi kebijakan pada sektor pertembakauan dapat mengganggu stabilitas negara mengingat hal ini akan memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan puluhan juta orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Pemerintah, di negara manapun, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyatnya dalam menyusun kebijakan.
Selain itu, seluruh lembaga termasuk organisasi tembakau nirlaba wajib dipertanyakan akuntabilitasnya, khususnya saat mendorong perumusan regulasi. Regulasi suatu negara harus dibuat berdasarkan data, fakta, dan tidak boleh sarat kepentingan asing.
"Dibutuhkan tim peneliti untuk melacak besarnya pengaruh Bloomberg, negara demi negara, tetapi tidak diragukan lagi pengaruhnya sangat luas. Michelle Minton dari Competitive Enterprise Institute telah membuat capaian yang hebat dalam hal ini, melacak gerak-gerik Bloomberg di tempat-tempat seperti Filipina dan Vietnam," ujarnya.
Setiap negara memahami lanskap demografi dan kultur masyarakatnya. Thailand salah satu negara yang menerapkan regulasi pengendalian yang ketat namun belum berhasil menurunkan angka prevalensi perokok remaja.
Berbagai kajian akademik menyebutkan bahwa regulasi pengendalian tembakau yang ketat tanpa disertai pengawalan pada tataran implementatif tidak akan membuahkan capaian yang baik.
Regulasi yang baik juga harus disusun berdasarkan kajian sains dan fakta dengan mengedepankan inklusivitas dan transparansi.
KEYWORD :Kampanye Antitembakau Bloomberg Jurnalis AS
