Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. (Foto: Humas DPD RI For Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Komite I DPD TI melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri membahas beberapa isu strategis antara lain pemekaran daerah di Papua pasca revisi UU Otonomi Khusu Papua, Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Desain Besar Penataan Daerah dan Rencana Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/3).
“Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujar Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi.
Dia mengatakan, Komite I DPD RI berharap Mendagri memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (AOP) dalam membuat kebijakan pemekeran daerah di tanah Papua, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.
Senada dengan Fahrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa isu pemekaran di Papua terpecah. Banyak pihak, mulai dari kepala daerah, tokoh masyarakat yang menolak adanya pemekaran. Dirinya khawatir jika pemekaran terus dilakukan, akan memunculkan banyak konflik di Tanah Papua.
"Bupati-bupati wilayah tengah menyatakan sikap tidak mendukung pemekaran, termasuk gubernur dan MRP. Solusi bapak adalah kita gunakan top down, tapi implikasinya bisa kita lihat sendiri," ucapnya.
Indonesia dan Australia Bahas Utilisasi CEPA
Senator dari Papua Barat ini juga meminta agar pemerintah saat ini harus menciptakan situasi yang kondusif. Jangan memaksakan berbagai kebijakan yang ditolak oleh masyarakat Papua. Dirinya menyarankan pemerintah pusat membangun komunikasi dengan masyarakat Papua.
"Pak Menteri panggil gubernur dan sebagainya ke Jakarta, kita komunikasi. Komunikasi harus terus-menerus sehingga tidak menciptakan gangguan keamanan apalagi korban sipil," imbuhnya.
Beberapa Senator DPD RI juga menyoroti mengenai pemekaran Papua. Senator dari Jawa Barat Eni Sumarni mengatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan adanya pengisian jabatan-jabatan pemerintahan dan instansi lainnya diisi oleh putra-putra daerah.
"Kenapa tidak mau (pemekaran) sekaligus bareng, karena mereka tidak mau pejabat-pejabatnya diisi dari non Papua. Mereka maunya jabatan di Papua dijabat oleh putra-putri daerah sendiri," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Senator dari DI Yogyakarta Hilmi Muhammad mempertanyakan pernyataan dari Mendagri, Tito Karnavian yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menginginkan adanya pemekaran.
Menurutnya, dalam kunjungan kerja DPD RI ke Papua dan bertemu dengan MPRP dan DPRP, justru muncul aspirasi penolakan atas wacana pemekaran.
"Mereka menolak pemekaran, tapi kenapa Pak Menteri bilang masyarakat sendiri justru ingin pemekaran. Kami ketemu dengan MPRP dan DPRP secara langsung," jelasnya.
Dalam rapat kerja tesebut Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bawa sudah dilaksanakan revisi Undang-Undang No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dan perkembangan daerah Papua.
KEYWORD :
Warta DPD Komite I Fachrul Razi Filep Wamafma pemekaran Papua Mendagri
