Konferensi Pers Rencana Aksi Nasional di Jawa Barat. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/3).
Jawa Barat merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022.
Berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 daerah perkotaan di Jawa Barat ternyata juga memiliki angka stunting yang tinggi. Kota Cirebon ditabalkan sebagai daerah merah karena memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.
Malah Garut yang mempunya angka prevalensi 35,2 persen menduduki peringkat pertama di Jawa Barat yang memiliki prevalensi stunting tertinggi. Bersama Kota Cirebon, Cianjur dan Kabupaten Bandung, Garut masuk dalam status merah.
Tercatat, 14 kabupaten dan kota yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, yakni Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, Sumedang, Kabupaten Bekasi, Purwakarta serta Karawang.
Sementara masih ada sembilan daerah yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen, yakni Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kuningan, Subang, Kota Bogor, Ciamis, Indramayu, Kota Bekasi serta Kota Depok.
Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Jawa Barat yang berstatus biru yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen. Hanya Kota Depok yang memiliki angka prevalensi terendah dengan 12,3 persen.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, keberadaan 37.184 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sama 111. 552 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, jika dioptimalkan akan menjadi kekuatan besar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"TPK yang terdiri dari unsur bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kader tim penggerak PKK, kader keluarga berencana atau kader pembangunan lainnya tugasnya sangat strategis dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting," kata Hasto.
Tugas TPK selain meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial juga bisa mendeteksi dini faktor resiko stunting baik secara spesifik dan sensitif.
"Tentu saja, TPK harus berfokus kepada sasaran pendampingan keluarga yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan dan anak-anak usia balita," ujarnya.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah mindset para calon pengantin untuk memprioritaskan pre konsepsi ketimbang pre wedding. Pemeriksaan lingkar lengan, lingkar badan, tinggi serta barat badan dari calon mempelai sebagai prasyarat untuk pernikahan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang berpotensi stunting," sambungnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang hadir pada sosialiasi RAN PASTI ini mengajak bupati dan walikota untuk segera membentuk tim percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota.
Ia juga berharap pengertian dari seluruh masyarakat terutama ibu-ibu dalam rangka menzerokan stunting di Jawa Barat.
"Sehebat apapun program kami, sebesar apapun anggaran kami kalau tidak ada gayung berambut dengan para bupati dan walikota dan tim penggerak PKK dan insan kesehatan dan masyarakat ini tidak akan sukses," tegasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratya mengatakan, pihaknya mendorong perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi untuk mengentaskan stunting di Jawa Barat.
"Jadi insyallah ke depannya kami bekmomitnan untuk terus mendukung terkait dengan konvergeni stunting ini sehingga betul-betul target harapan kita Jawa Barat zero new stunting tahun depan 2023 jika kita bersama sama," ujarnya.
Bupati Karna Sobahi mengatakan, Majalengka telah mengambil langkah strategis mempercepat penurunan stunting. Pertama, membuat tim akselerasi percepatan penurunan stunting berdasarkan SK Bupati 07 Tahun 2019.
"Kedua, tentu kami berkomitmen menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berskala prioritas dari program stunting," kata Karna.
Sementara itu, Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan Chova mengatakan, penanganan COVID-19 sama pentingnya dengan penanganan COVID-19.
"Sehingga, kami akan petasan daerah-daerah (desa) yang rawan gizi. Terkait dengan sanitasi anggaran di APBD kami tambah sampai 10 miliar jadi total kurang lebih 20 miliar," ujarnya.
Hengky mengatakan, melibatkan Duta GenRe dalam memberikan edukasi kepada anak-anak yang lain.
Sosialisasi RAN PASTI ini memberi penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.
Dalam Sosialisasi RAN PASTI ini juga dibahas mengenai pemantuan, pelaporan dan evaluasi, serta skenario “pendanaan” stunting di daerah juga termasuk yang disosialisasikan.
Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan untuk kemajuan pembangunan daerah.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Penurunan Stunting RAN PASTI Jawa Barat
