Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto
Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan elektabilitas tertinggi di antara calon presiden lainnya. Survei LSN ini dilakukan pada 12-24 Februari di 34 Provinsi dengan responden sebanyak 1537 dan margin error sebesar +/- 2,5 persen.
"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih dominan di rating survei, meski terus dibuntuti oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lebih dari setahun ini Prabowo terus bertahan di posisi puncak elektabilitas," kata Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry, Kamis (3/3).
Pada pertanyaan jika pemilu dilaksanakan hari ini, Prabowo Subianto menjadi kandidat capres yang paling diminati dengan presentase 21,9%. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 19,2%, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 18,8%.
"Bertahannya nama Prabowo di puncak elektabilitas ini cukup bisa dipahami karena dalam dua pilpres sebelumnya saingan terberat Ketua Umum Partai Gerindra itu cuma Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden. Karena Jokowi tidak bisa lagi ikut berkontestasi maka hingga saat ini relatif belum ada tokoh nasional yang menjadi rival terberat Prabowo," jelas Gema.
"Selain faktor itu, publik juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo adalah menteri terbaik menurut persepsi publik," tambahnya.
Menurut Gema, publik puas terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Predikat itu yang membuat Prabowo tetap bertengger di papan atas sebagai kandidat capres yang paling diminati.
"Selain faktor itu, rakyat percaya sosok Prabowo Subianto mampu menjadi pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik ke depannya," katanya.
Survei LSN ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 70,4% rakyat menyatakan puas dan sangat puas. Hanya 26.8% publik yang mengaku tidak atau kurang puas terhadap pemerintahan Jokowi.
"Sedangkan tentang isu-isu atau masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, sedikitnya ada lima masalah mendesak yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Jokowi, yakni masalah mahalnya harga sembako (28,5%), masalah sulitnya mencari pekerjaan (19,4%), masalah jalan atau infrastruktur rusak (17,2%), masalah korupsi (11,8%), dan masalah penanganan kemiskinan (11.2%)," papar Gema.
Selain itu, lanjutnya, mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional (diantaranya Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia), mayoritas publik menyatakan menolak.
"Berdasarkan temuan survei LSN, sebanyak 68,1% responden menyatakan “tidak setuju” terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun. Hanya 20,5% responden yang mengaku “setuju” dan sebanyak 11,4% menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan," tambahnya.
Dengan demikian, lanjut Gema, meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagian besar dari mereka menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan tokoh-tokoh partai politik dan segelintir tokoh nasional lainnya.
"Bagi mayoritas publik, keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin negeri ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melanggar konstitusi, mencederai amanat reformasi dan semangat demokrasi. Publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru di Republik ini. Mayoritas publik berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus (soft landing)," tutupnya.
KEYWORD :Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra Pilpres 2024 Pemilu 2024 Capres 2024 Hasil Survei
