Rokhmin Dahuri dan Hasto Kristiyanto
Banda Aceh, Jurnas.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai argumentasinya tidak membuat PDI Perjuangan (PDIP) terpengaruh.
Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memastikan taat konstitusi dan tidak ingin menghianati semangat reformasi 1998 yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika ditanya soal usulan penundaan Pemilu 2024.
"Kami fokus bagaimana pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe, dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," lanjut Hasto Kristiyanto saat tiba di Banda Aceh, Minggu, (27/2/2022).
Hasto bersama Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri tiba di Provinsi Aceh untuk mengikuti agenda konsolidasi partai dan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala.
"Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan."
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” urai Hasto.
Pria yang sedang mengambil program doktor di Universitas Pertahanan itu menyebut, tingginya kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.
“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya.
Hasto mengatakan terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3.7 triliun,” papar Hasto.
Ditambah Hasto, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di Group Of Twenty alias G20.
"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," tandas Hasto.
KEYWORD :Pemilu 2024 reformasi 1998 PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
