Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama DPR RI, Rabu. ( Jurnas/Biro Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencari alternatif lain dalam mendukung program padat karya yang tak bisa gencar dilakukan saat ini, seiring dengan aturan pembatasan sosial sebagai dampak COVID-19.
"Untuk program padat karya permasalahannya karena waktu terjadi COVID-19 varian Delta, program ini tidak mungkin dilanjutkan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu.
Dengan permasalahan tersebut, anggaran program prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya terserap 89,3 persen dari alokasi Rp117,94 triliun, yakni Rp105,4 triliun. Realisasi tersebut merupakan yang terendah kedua setelah dukungan UMKM dan korporasi, di antara lima klaster program PEN 2021.
Sri Mulyani menuturkan dalam PEN tahun 2022, program padat karya akan kembali dilakukan dan masuk ke dalam bidang penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi Rp178,3 triliun. Selain padat karya, program prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada tahun ini adalah program kawasan industri dan dukungan ekonomi kreatif.
Namun, kedua program tersebut juga mengalami beberapa masalah pada tahun 2021, sehingga tidak bisa berjalan penuh dan menyebabkan anggaran yang sudah disediakan dikembalikan lagi. "Untuk kawasan industri masalahnya ada di pembebasan lahan," ungkap dia.
Dengan demikian, ia pun akan menata ulang kembali program-program tersebut agar serapan anggarannya dalam PEN 2022 tak seperti tahun sebelumnya.
Menkeu Sri Mulyani Program Padat Karya PEN Carikan Alternatif
