Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Mukhtarudin mendukung upaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengintegrasikan semua riset milik pemerintah yang selama ini tersebar di 39 kementerian dan lembaga (KL).
Politisi Golkar ini menilai, BRIN dibentuk pemerintah niatnya dalam rangka mengintegrasikan seluruh proses riset, penelitian dan inovasi.
"Maksudnya agar penelitian dalam satu lembaga ini terintegrasi tidak parsial dan saling mendukung," tutur Mukhtarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (19/1).
Saat ini, sudah 33 riset dari KL yang dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sisanya riset dari enam kementerian yang akan dialihkan, selambatnya, akhir Januari 2022.
Selain sesuai amanat Perpres, integrasi akan membuat riset lebih fokus, efisien, efektif, dan berkualitas.
Kembali ke Mukhtarudin. Kata dia, bangsa yang maju yakni menempatkan lembaga riset pada posisi penting.
"Ini penting, karena sebuah negara harus punya lembaga riset yang baik, terintegrasi dan terpadu," tandas Mukhtarudin.
Legislator Dapil Kalimantan Tengah ini menjelaskan, persoalan yang muncul saat ini adalah bagaimana BRIN bisa mengintegrasinnya. Artinya, tentu harus mengakomodir para peneliti, SDMnya harus dipikirkan bagaimana proses integrasi tersebut.
"Jadi, harus diakomodir secara selektif ya. Dengan tetap mengedepankan selektifitas yang obyektif. Artinya betul-betul peneliti yang mempunyai kemampuan riset yang baik / ahli yang harus diakomodir," harap Mukhtarudin.
Kendati demikian, Mukhtarudin meminta BRIN terus melanjutkn kegiatan-kegiatan penelitian dan riset yang sedang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terintegrasi kedalam BRIN. BRIN harus dapat menaungi spektrum aktivitas penelitian yang lebih luas.
"Proses seperti apa. Silahkan BRIN melakukannya secara obyektif, transparan denga pendekatan ilmiah. Bagi kita DPR RI menginginkan agar para peneliti yang tersebar di semua lembaga penelitian diakomodir secara baik," beber Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin mengingatkan lembaga BRIN kedepannya mesti dikelola secara ilmiah, agar tidak terjadi kontraproduktif di dalamnya.
"Bagaimana BRIN ini dikelola secara ilmiah, jangan ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek. Karena Ini kepentingan nasional dalam rangka mengembangkan riset kita. Sebuah negara itu penting untuk memperdayakan risetnya secara baik. Kalo gak kita ketinggalan," tandas Anggota Banggar DPR RI ini.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII Mukhtarudin Golkar lembaga riset BRIN
