Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto disodorkan untuk menduduki posisi Ketua DPR.
Jakarta - Direktur Indonesia Parliament Centre (IPC) Sulastio menilai keputusan Golkar mengusung kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR sangat rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi Setnov saat ini sudah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dengan kewenangannya yang juga kuat.
"Dia ketum partai kemudian akan merangkap sebagai Ketua DPR. Ini sangat rawan sekali terhadap penyalahgunaan kewenangan," ujar Sulastio kepada jurnas.com, Selasa (22/11).
Ia mengingatkan, selama ini sudah dibangun etika politik bahwa Ketua Umum Parpol jangan merangkap jabatan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jangan sampai etika ini dilabrak oleh Setya Novanto.
"Ketum partai lain sudah menjalankan etika ini dengan benar. Pak Muhaimin misalnya bisa jadi contoh, beliau Ketum PKB tidak merangkap jabatan lain. Ibu Megawati juga demikian, pak SBY juga demikian. Banyak contoh yang semestinya dilihat Setya Novanto," ujar Sulastio.
Sulastio mengingatkan betapa rawannya rangkap jabatan. Jika kewenangan dalam dua posisi diemban seseorang, maka akan mudah terjadi penyalahgunaan.
"Setnov seharusnya punya banyak cara untuk mengelola Golkar dan DPR tanpa harus menjadi ketua DPR. Ini soal kemampuan memimpin saja. Tapi sayangnya Setnov ingin menguasai semua. Bisa jadi ini keinginan dan kepentingan Setnov saja," tuntas Sulastio.
Rebutan Ketua DPR Setya Novanto golkar
