Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali saat memberikan keterangan pers terkait penangkapan Hasan Aminuddin oleh KPK. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Fraksi DPR RI Partai Nasdem Ahmad Ali membenarkan kabar penangkapan Hasan Aminuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.
Menurutnya, NasDem menghargai proses hukum yang tengah berlangsung dan menunggu keputusan resmi dari KPK.
"Yang saya tahu, beliau ini orang baik tapi kami masih menunggu sampai proses ini selesai," kata Ali kepada Wartawan, Senin (30/8).
Meski masih menunggu informasi lengkap dan resmi, Ali mengatakan NasDem sudah memiliki standar operational procedure (SOP) jika ada kader mereka yang terjaring OTT KPK.
Bila ujungnya ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua Nasdem tersebut menuturkan kalau kader yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan dari Partai Nasdem.
Saat ini, tutur Ali sebaiknya semua pihak lebih baik untuk menahan diri terlebih dahulu sebelum ada sikap resmi dari KPK sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Tapi kami belum bisa berandai-andai. Masih menunggu sikap resmi KPK," tuturnya.
Hasan Aminuddin merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dari Fraksi NasDem dan saat ini Hasan juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
Sebelum menjadi anggota DPR, Hasan merupakan Bupati Probolinggo selama dua periode dari 2003-2008 dan 2008-2013 dan ia pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Hasan tercatat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur sejak 2007-2009, kemudian setahun setelahnya menjabat sebagai Ketua DPW Ormas NasDem Jawa Timur.
Sedangkan Puput Tantriana Sari menjadi Bupati Probolinggo sejak 2013 dengan diusung Partai NasDem. Ahmad Ali belum dapat memastikan apakah Puput juga merupakan kader NasDem.
"Biasanya kalau suaminya NasDem, istrinya juga. Tapi saya harus cek dulu," pungkasnya.
KEYWORD :Warta DPR NasDem OTT KPK Hasan Aminuddin Probolinggo Korupsi
