Pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diprediksi bakal meningkat. Sebab, ruang interaksi sosial untuk kampanye terbatasi akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan terus menampung masukan dari para pakar.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Partai Politik.

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dibahas dalam rapat Paripurna DPR.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan, penerapan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan adalah kunci sukses Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap bahwa pagu indikatif KPU tahun 2021 adalah sebesar Rp2,048 triliun.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan bahwa Rancangan PKPU dan Peraturan Bawaslu yang sedang dibahas bersama Komisi II DPR RI harus bisa memastikan dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi semua pihak.

DPR akan memprioritaskan berbagai pembahasan UU pada masa persidangan ke IV Tahun Sidang 2019-2020 ini. Salah satunya yakni pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta kepastian pihak yang akan berwenang dan diberikan kuasa tanggungjawab dalam pengadaan APD yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan 2021.