Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima audensi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.

Komisi II DPR mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan pemerintah daerah Kota Batam.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak membangun opini publik yang dapat menciptakan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tidak kondusif.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Abhan mengajukan tambahan pagu indikatif tahun 2019 saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (2/7).

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa semangat dari sistem yang mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif adalah upaya untuk meningkatkan peran perempuan.

Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik masih sangat jarang disuarakan. Hal ini belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan mengenai keputusan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada diseluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, penataan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2019 harus sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.