Unjuk rasa dilakukan Palestina di perbatasan (foto: UPI)
Yerusalem, Jurnas.com - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas mengutuk keras perjanjian Israel-Maroko sebagai "dosa politik". Kedua negara tersebut mencapai kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS).
Maroko negara Arab keempat setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Sudan yang menyetujui kesepakatan normalisasi dengan rezim Tel Aviv sejak Agustus 2020.
"Ini adalah dosa politik yang tidak melayani kepentingan Palestina dan mendorong pendudukan untuk terus menyangkal hak-hak rakyat kami," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem kepada AFP, merujuk pada rezim Israel.
Sementara itu, Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengutuk normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel, menggambarkannya sebagai pengkhianatan terhadap Yerusalem al-Quds.
Gerakan tersebut menambahkan bahwa tindakan berantai yang diambil untuk menormalkan hubungan dengan Israel adalah alasan yang memalukan bagi para pemimpin negara-negara Arab yang melakukan tindakan tersebut.
Perjanjian normalisasi provokatif antara Israel dan tiga negara Arab - UEA, Bahrain dan Sudan telah memicu kemarahan di antara orang-orang Palestina yang memandang perjanjian itu sebagai tikaman di punggung mereka dan pengkhianatan atas tujuan mereka.
Pada Kamis (11/12) malam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (AS) mengatakan posisinya "tidak berubah" di wilayah Sahara Barat yang disengketakan meskipun AS mengakui kedaulatan Maroko.
"Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yakin solusi atas pertanyaan itu masih dapat ditemukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan," kata juru bicaranya, seperti dikutip AFP, yang menggambarkan posisi PBB sebagai "tidak berubah."
PBB mengerahkan misi penjaga perdamaian yang disebut misi MINURSO ke wilayah tersebut untuk memantau gencatan senjata dan diduga untuk mengatur referendum tentang status wilayah tersebut.
Sementara itu, seorang perwakilan dari gerakan kemerdekaan Front Polisario untuk Sahara Barat mengatakan sangat menyesalkan keputusan AS untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut, Reuters melaporkan, menambahkan keputusan itu "aneh tapi tidak mengejutkan."
"Ini tidak akan mengubah satu inci pun dari realitas konflik dan hak rakyat Sahara Barat atas diri sendiri tekad," kata perwakilan Polisario Eropa Oubi Bchraya, menambahkan bahwa front akan melanjutkan perjuangannya. (Press TV)
KEYWORD :Gerakan Perlawanan Palestina Normalisasi Hubungan Maroko-Israel Amerika Serikat
