Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi
Jakarta, Jurnas.com - Pilkada Serentak yang berlangsung pada Rabu (9/12) lalu memberikan sentimen positif kepada masyarakat dan bisa menjadi momen pemersatu.
Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi mengatakan, sentimen positif terjadi lantaran tidak ada konflik atau perbedaan yang tajam di masyarakat sampai pada pemungutan suara.
“Jadi, sudah ada kedewasaan dalam berdemokrasi, kedewasaan dalam melihat perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan di tengah masyarakat,” kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi”di Media Center MPR/DPR, Lobi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).
Indro Gutomo: Di MPR Banyak Pengetahuan Yang Bisa Digali Untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan
Diskusi kerjasama MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen juga menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Menurut Arwani Thomafi, secara keseluruhan hingga pemungutan suara pada Rabu, 9 Desember 2020, hajatan Pilkada Serentak secara teknis bisa berjalan dengan baik.
“Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Masyarakat datang beramai-ramai ke TPS. Alhamdulillah, masyarakat cukup antusias,” ujarnya.
Meski demikian, dari antusiasme masyarakat datang ke TPS belum bisa disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini.
“Kita belum mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada ini. Apakah tingkat partisipasi bisa melampaui angka 77% seperti target dari KPU, kita belum bisa ketahui sekarang,” jelasnya.
Arwani Thomafi memberi catatan-catatan pelaksanaan Pilkada Serentak hingga pemungutan suara. Misalnya, penerapan protokol kesehatan di TPS. Kata dia, masih ada beberapa TPS yang belum menerapkan protokol kesehatan.
“Mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan dari 300 ribu TPS. Ini akan menjadi kajian Komisi II DPR,” jelasnya.
Catatan lainnya adalah nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Demokrasi bukan hanya pada terbatas pada proses dan teknis pelaksanaan Pilkada seperti siapa pemenang, berapa suaranya, berapa tingkat partisipasinya, tetapi juga nilai-nilai dalam proses demokrasi.
“Nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian kita semua. Salah satu bentuk nilai demokrasi adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilihan umum,” kata Arwani Thomafi.
Dia melihat, masih banyak masalah dalam implementasi kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah merebaknya money politics dalam Pilkada Serentak.
“Dalam Pilkada ini bau-bau money politic dan bau-bau kedaulatan modal sangat luar biasa. Memang susah dibuktikan dan susah ditangkap,” papar politisi PPP ini.
Arwani Thomafi berharap persoalan itu menjadi kajian ke depan. “Ini bagian penting dari kajian untuk meningkatkan standard demokrasi. Pemilih bukan memilih karena uang. Seseorang maju menjadi calon kepala daerah bukan karena keinginan pemodal, tetapi maju karena mempunyai visi misi memperbaiki dan memajukan daerah,” tandas anggota Komisi V DPR ini.
KEYWORD :MPR PPP Arwani Thomafi Pilkada Money Politic Komisi V DPR
