Ketua Pembina Yayasan Pionir Nusantara Anas Adam (kanan) dan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Tenaga Pendidik Indonesia Amsori Ahmad (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi tidak selalu mampu diikuti oleh para insan pendidik di Indonesia.
Terutama bagi guru yang semakin bertambah usia, sementara perkembangan iptek melesat cepat, lambat laun menjadi masalah tersendiri dalam proses pembelajaran.
Hal inilah yang mendorong Ketua Pembina Yayasan Pionir Nusantara Anas Adam menggagas gerakan `Alumni Mengabdi untuk Guru` pada November tahun lalu di Kabupaten Pidie, Aceh.
Menurut Anas, saat ini masih banyak guru yang tertinggal perkembangan teknologi. Karenanya, alumni yang dulunya pernah dididik dan dicerdaskan oleh guru kini berkesempatan membalas budi dengan cara memberikan pelatihan di sejumlah bidang.
"Alumni bisa berbagi mulai dari ilmu TIK, mata pelajaran, strategi pembelajaran, penerapan pedagogi, hingga mendalami kurikulum bersama para guru," kata Anas saat ditemui di Jakarta pada Rabu (29/1).
Anas mengatakan, gerakan yang melibatkan para alumni ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Setidaknya, hingga saat ini sudah ada 10 sekolah dari tiga kecamatan di Kabupaten Pidie tertarik ikut serta.
Anas juga menggaet Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kanwil) Aceh, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh, sejumlah dinas pendidikan kabupaten/kota, serta sekolah dan madrasah.
"Guru yang hadir itu sama sekali tidak dibayar. Paling cuma diberi makan dan minum sama kepala sekolahnya, karena kan dana BOS (bantuan operasional sekolah, Red) juga boleh untuk peningkatan kualitas guru," terang Anas.
Bagi Anas yang juga menjabat sebagai pembina Lembaga Konsultansi Bantuan Hukum Tenaga Pendidik Indonesia (Tendikindo) itu, pelatihan ini juga merupakan upaya kecil untuk membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan peningkatan kualitas guru.
Pasalnya, kendati anggaran untuk pelatihan guru di pusat tahun lalu jumlahnya mencapai Rp900 miliar, namun ketika harus dipecah untuk melatih total tiga juta guru se-Indonesia, nominalnya menjadi kecil.
"Guru itu jutaan, sementara kesempatan ikut pelatihan itu kecil. Pun kalau ikut pelatihan selama 2-3 hari, hasilnya tidak akan maksimal," tandas dia.
Sementara Ketua Lembaga Konsultansi Bantuan Hukum Tendikindo Amsori Ahmad mendorong pemerintah membetuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI).
Lembaga tersebut salah satu tujuannya ialah untuk memastikan tidak adanya diskriminasi antara guru yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dalam mendapatkan tunjangan maupun pelatihan.
"Selama ini masih ada ego sektoral. Diskriminasi masalah honor, tunjangan, dan sertifikasi pendidik. Makanya, kalau Wamenag (wakil menteri agama) dan Mendikbud itu bisa duduk bersama, selesai itu KPGI," ujar Amsori.
KEYWORD :Kualitas Guru Pendidikan Anas Adam Alumni
