Perdana Menteri Israel, Benjamin Netahanyu (Foto: Gali Tibbon/Reuters)
Yerusalem, Jurnas.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Kali ini, ia mengatakan, Israel bukan negara dari semua wagaranya.
Lewat unggahan di akun Instagramnya, Netanyahu meyinggung undang-undang (UU) kontroversial yang disahkan tahun lalu bahwa Israel adalah negara-bangsa orang-orang Yahudi.
"Israel bukan negara dari semua warganya," tulisn Netahanyu, menanggapi kritik dari aktor Israel, Rotem Sela.
"Menurut hukum kewarganegaraan dasar yang kami berikan, Israel adalah negara bangsa dari orang-orang Yahudi - dan hanya itu," sambungnya.
Kebijakan yang disahkan musim panas lalu, mengganti bahasa Arab jadi bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menetapkan Israel sebagai tanah air bagi orang-orang Yahudi serta memiliki hak eksklusif menentukan nasibnya sendiri.
UU itu juga menyatakan bahwa Yerusalem tidak terbagi adalah ibu kota Israel.
Netahanyu juga memposting kritikannya terhadap Menteri Kebudayaan sayap kanan Isarael, Miri Regev, salah satu kritikus paling vokal kabinet Netanyahu terhadap Palestina.
"Kapan ada orang di pemerintahan ini yang akan memberi tahu publik bahwa ini adalah negara dengan semua warganya, dan semua orang dilahirkan sederajat," tulis Sela.
"Orang Arab juga manusia. Dan juga kaum Druze, kaum gay, dan kaum lesbian dan ... terkesiap ... kaum Kiri," katanya.
Alih-alih menarik pernyataannya yang viral di media sosial itu, ia justru menegaskan kembali maksudnya pada awal pertemuan kabinet.
Ia menyebut Israel negara Yahudi yang demokratis dengan hak yang sama, tetapi orang yang tingg di Israel bukan semua warganya, tetapi hanya orang-orang Yahudi.
Netanyahu dituduh menjelek-jelekkan warga Palestina di Israel, yang merupakan 17 persen dari populasi, untuk meningkatkan jumlah pemilih sayap kanan dalam pemilihan yang akan jatuh tempo pada 9 April.
Perdana menteri terus memperingatkan bahwa lawan-lawannya akan menerima dukungan dari partai-partai Arab dan bahwa mereka akan membuat konsesi yang signifikan bagi Palestina.
Netanyahu, yang menghadapi dakwaan korupsi, menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin oleh Benny Gantz, mantan kepala staf militer, dan Yair Lapid, mantan menteri keuangan.
Posisi sentris aliansi dan kredensial keamanannya - termasuk tiga mantan kepala staf militer - telah membantunya mengalahkan klaim Netanyahu bahwa para pemimpinnya adalah kaum kiri "lemah".
Sangat tidak mungkin partai-partai Arab akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi setelah pemilihan.
Netanyahu memimpin apa yang dipandang sebagai pemerintah sayap kanan paling dalam sejarah Israel dan mengatakan ia ingin koalisi yang sama setelah pemilihan mendatang.
KEYWORD :Arab Saudi Palestina Benjamin Netahanyu
