Sabtu, 27/04/2024 08:01 WIB

Rantai Distribusi Beras Perlu Disederhanakan

Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan rantai distribusi beras di Tanah Air, alih-alih menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi

Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) menjelang puasa dan lebaran 2018 di DKI Jakarta aman (Foto: Humastani)

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan rantai distribusi beras di Tanah Air, alih-alih menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Demikian diungkapkan oleh peneliti Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri.

Menurut Novano, penerapan HET dianggap tidak efektif, sebab pada kenyataannya tidak mampu menstabilkan harga pangan yang ada di pasar.

Justru, kata Novani, HET merupakan bentuk intervensi pasar karena sudah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar.

"Hal ini justru akan meningkatkan peluang terjadi kelangkaan komoditas tersebut di pasar," kata Novani, Minggu (22/4) di Jakarta.

Salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertinggi, menurut dia, adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapannya.

Kebijakan terkait beras perlu dibenahi dalam rangka memperkuat kredibilitas pemerintah karena komoditas tersebut adalah bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Tanah Air.

"Kebijakan terkait beras berdampak besar terhadap kelangsungan perut rakyat Indonesia dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga pasokan pangan," kata Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika.

Menurut dia, beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET), klaim surplus beras, impor beras dan bantuan pangan nontunai (BPT), dinilai mengutak-atik formulasi terkait sisi pasokan dan permintaan industri beras nasional.

Ia berpendapat bahwa sedikit saja salah langkah bisa berakibat fatal dari segi ekonomi dan elektabilitas, terutama mengingat bahwa sekitar 70 persen masyarakat Indonesia adalah segmen menengah ke bawah, dan 70 persen dari pengeluaran segmen tersebut terkait pangan.

Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.

Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram. (Ant)

KEYWORD :

Beras Distribusi HET




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :