TKW Pondok Kopi
Jakarta – Tim Kementerian Ketenagakerjaan terus menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang pada kasus rencana pengiriman pekerja migran (tenaga kerja Indonesia ke luar negeri) ilegal di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis (18/1) malam. Tim terdiri atas Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
“Tim terus menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, R Soes Hindharno, Jumat, 19 Januari 2018.
Penyelidikan yang juga menggandeng Bareskrim Mabes Polri itu penting, sebagai upaya memperkuat jerat hukum bagi semua pihak yang terlibat pengiriman pekerja migran Indonesia secara non posedural (ilegal). Apalagi, dari keterangan yang dihimpun dari para korban, sebanyak 81 orang mengaku akan dikirim sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi yang jelas dilarang oleh pemerimtah.
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Menurut Soes, Jika terbukti ada tindak pidana perdagangan orang, maka pihak yang terlibat dapat diancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelaku pengiriman pekerja migran non prosedural dapat diancam hukuman penjara hingga 10 tahun ditambah denda hingga Rp 15 miliar.
Kamis malam kemarin tim gabungan dari Kementerian Ketenagakdanerjaan dan Bareskrim Mabes Polri menggrebeg penampungan 100 calon TKI (sebelumnya disebut 98 orang) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Restu Putri Indonesia di Jalan Roburta Raya Blok Q7/8 Pondok Kopi, Jakarta Timur. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, 81 orang mengaku akan dipekerjakan sebagi pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Sedangkan 19 lainnya akan dikirim ke Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong.
Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, saat ini tim gabungan terus mengintensifkan pemeriksaan kepada calon TKI, pihak Balai Latihan Kerja serta pihak lain yang terkait. Berdasarkan temuan lapangan, ada indikasi kuat unsur tindak pidana perdagangan orang. “Khususnya terkait pengiriman TKI sebagai penata laksana rumah tangga di Arab Saudi,” ujarnya.
Meski demikian, tim mengalami kesulitan mendapatkan bukti kuat seperti tiket, visa, serta paspor para korban. Barang-barang tersebut dibawa oleh pihak agen yang akan memberangkatkan mereka. “Pengakuan korban yang akan dikirim ke Arab Saudi harus kita kuatkan dengan bukti. Kami akan terus mencari barang bukti, termasuk meminta keterangan kepada sejumlan perusahaan penyalur yang disebut oleh para korban,” kata Yuli.
Tindakan para penyalur yang menahan paspor, tiket dan visa, serta tidak adanya perwakilan penyalur mendampingi para calon TKI, menurut Yuli, merupakan modus yang biasa dipakai oleh pelaku pengiriman TKI illegal. Sehingga saat terjadi penggerebegan petugas kesulitan mendapatkan barang bukti. Tiket, paspor dan visa akan diserahkan kepada para calon TKI menjelang naik pesawat.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjan memindahkan 81 calon pekerja migran dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Restu Putri Indonesia ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kemensos di Bambu Apus, Jakarta Timur. Mereka diduga tidak memenuhi syarat dokumen menjadi pekerja migrn sesuai prosedur. Sedangkan 19 yang lain tetap di Balai Latihan Kerja, karena memiliki dokumen menjadi pekerja migran procedural, serta bukan tujuan Arab Saudi. Meski demikian, mereka tetap dalam pengawasan tim gabungan.
KEYWORD :Info Ketenagakerjaan Menaker Hanif Dhakiri
