Wakil Ketua MPR dalam pertemuan delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang Senin (11/12).
Riau - Wakil Ketua MPR menilai bahwa masyarakat di perbatasan merupakan benteng Pancasila. Karena itu, perhatian harus secara penuh dicurahkan pada masyarakat perbatasan dalam rangka menjaga Pancasila.
"Karena benteng Pancasila ada di perbatasan," kata E.E. Mangindaan dalam pertemuan delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang Senin (11/12).
Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Kapolda Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Laksamana Pertama Ribut Eko S, Danlanud Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira Pratama Kol Inf Martin SM Turnip serta perwakilan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi.
Mangindaan mengungkapkan kunjungan kerja MPR ke daerah perbatasan merupakan bentuk perhatian MPR pada daerah perbatasan. Bukan hanya perbatasan di daerah Kepulauan Riau tapi MPR telah mendatangi ke daerah perbatasan lainnya. "Kami memantau dan mendengar permasalahan di daerah perbatasan," kata Mangindaan yang juga anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Mangindaan, Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan 10 negara perlu mendapat perhatian karena posisinya yang strategis dan penting. "Selain menjadi batas wilayah kedaulatan, daerah perbatasan menjadi wilayah yang mencerminkan halaman depan atau beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia yang harus indah dan berketahanan," paparnya.
Hal utama yang dihadapi pada semua daerah perbatasan di Indonesia, sambung Mangindaan, antar lain masalah keamanan, kesejahteraan, kurangnya struktur dan infrastruktur dasar sosial. Kesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa kesejahteraan maka keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan, kesejahteraan juga sult dicapai.
"Dalam rangka wilayah perbatasan agar senantiasa mengacu pada keutuhan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi fokus MPR karena tugas MPR yaitu memastikan NKRI ini tetap utuh," kata politisi Partai Demokrat ini.
Mangindaan menambahkan di samping kesejahteraan itu sendiri diperlukan dukungan TNI untuk mengawal keutuhan NKRI baik dalam konsep pertahanan maupun teritorial. Kepolisian dalam konteks Kamtibmas dan penegakan hukum, para tokoh masyarakat, rohaniawan, budayawan, dan lainnya, serta pemerintah sendiri. Semuanya penting bagi mewujudkan kehidupan di masyarakat maju dan sejahtera.
"Kalau boleh saya menyebutkan masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila. Oleh karena itu perhatian kita harus betul-betul penuh menjaga keutuhan negara kesatuan dimana benteng Pancasila ada di daerah perbatasan," pungkasnya.
KEYWORD :Warta MPR
