Nizar Zahro
Jakarta - Komisi V meminta kementerian perhubungan, Kementerian PU dan kepolisian untuk intens berkoordinasi jelang arus mudik lebaran. Alasannya, Koordinasi menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kendala arus mudik lebaran.
"Agar tidak terjadi peristiwa seperti arus mudik tahun sebelumnya yakni Brebes exit," ujar Anggota komisi V DPR fraksi Gerindra Muhammad Nizar Zahro kepada Jurnas.com di Jakarta, Kamis (11/5/2017).
Nizar mengatakan seluruh stakeholder dapat berbagi peran sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Kemenhub ini bertanggung jawab dalam moda transportasinya, sedangkan kementerian PU bertanggung jawab terhadap kesiapan infrastruktur jalannya dan pihak kepolisian bertanggung jawab dalam ketertiban pemudik di jalan raya. Mereka harus intens berkoordinasi," ungkapnya.
Nizar menuntut agar pemerintah memberikan jaminan perjalanan aman dan nyaman saar arus mudik nanti. Sehingga, kata dia, masyarakat memahami pemerintah sukses menyediakan layanan publik sebagaimana yang diharapkannya selama ini.
Jika fasilitas pelayanan umum tidak nyaman dan aman saat arus mudik lebaran, lanjutnya, maka itu merupakan bentuk kegalalan dari pemerintah.
"Dalam UUU 1945 pasal 34 Ayat 3 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat dan fasilitas pelayanan umum sesuai harkat kemanusiaan,” jelasnya.
"Apalagi terjadi kecelakaan. Pada arus mudik tahun 2016 lalu, korban meninggal dunia dalam kecelakaan mencapai 244 korban. Angka ini masih terbilang tinggi. Kami minta kepada pihak - pihak terkait agar diminimalisir. Kalau bisa zero accident," paparnya
Selain itu pula, Nizar juga mengharapkan agar kejadian kecelakaan di Puncak Bogor beberapa waktu lalu tidak terulang. Ia meminta agar pemerintah tidak mengijinkan bus pariwisata ilegal beroperasi menjalabkan bisnis jasanya untuk mudik masyarakat.
"Sebab, tidak menutup kemungkinan jelang arus mudik lebaran, muncul bus bus dadakan yang ilegal akibat membludaknya penumpang. Maka kami minta juga ke kemenhub untuk benar benar menertibkan bus bus yang ilegal. Kepada masyarakat, jangan mau untuk di iming - imingi harga murah. Prioritas keselamatan tetap harus menjadi yang utama," pungkas politisi dari dapil Jatim XI (Madura) ini.
KEYWORD :Komisi V Nizar Zahro
