Negara Terancam Rugi Triliuan Akibat Dugaan Kriminalisasi

Jakarta - Dugaan upaya kriminalisasi terhadap mantan Direktur BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) Samsudin Warsa dinilai menghambat program 35 ribu MW yang menjadi prioritas Presiden Jokowi.

Melalui kuasa hukumnya, Heru Mardijarto mengatakan, berdasarkan uraian peristiwa dalam Surat Dakwaan dengan No. Reg. Perkara PDM-476/Jkt.Sel/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, tidak ditemukan tindak pidana.

"Kami melihat tidak ada tindak pidana terkait kontrak yang ditandatangani klien kami," kata Heru, di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/12).

Heru menjelaskan, dalam konteks hukum panas bumi di Indonesia tidak mengenal istilah izin konsesi, melainkan kuasa pengusahaan. Dalam hal ini, GeoDipa merupakan perusahan yang dibentuk untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha. Hal tersebut mengacu pada surat PT Pertamina yang menunjuk GeoDipa.

Pertamina sendiri, jelas Heru, selaku pemegang Kuasa Pengusahaan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1981. Hal ini ditegaskan oleh PT Pertamina (Persero) melalui Surat No. 1083/C00000/2006-S0 tertanggal 27 September 2006. Atas dasar itu secara singkat GeoDipa sudah menerima hak pengelolaan sejak pendiriannya.

Kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah melalui Kepmen ESDM No.2789 K/30/MEM/2012 dan Kepmen ESDM No.2192 K/30/MEM/2014 yang berisi mengenai penegasan Kuasa Pengusahaan Panas Bumi Dieng dan Patuha kepada GeoDipa.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, semua kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diundangkannya UU Panas Bumi.

"Oleh karenanya itu hak pengelolaan yang dimiliki GeoDipa saat ini masih tetap berlaku dan sesuai dengan hukum," terang Heru.

Heru mengungkapkan, GeoDipa telah mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Saber Pungli, dan institusi-institusi terkait lainnya guna mengawal dan memantau jalannya proses persidangan tersebut. Karena ada potensi kerugian negara yang besar dalam masalah kontrak GeoDipa dan Bumigas.

"Akibat hal ini, terdapat potensi kerugian keuangan negara paling tidak Rp1,5 triliun apabila proses pembangunan PLTP yang lain menjadi berhenti. Terlebih lagi, perkara ini terkait dengan PLTP Dieng dan Patuha yang juga merupakan aset negara dan termasuk ke dalam program 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo," tegasnya.

KEYWORD :

Kriminalisasi GeoDipa Direktur Geodipa Samsudin Warsa

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun