Jakarta, Jurnas.com - Pembahasan mengenai obligasi daerah terus bergulir dalam Sarasehan Nasional hari kedua yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Diskusi bertema "Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah" ini dihadiri Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, sivitas akademika, serta tamu undangan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah bertujuan memperluas ruang fiskal daerah sekaligus membuka alternatif pembiayaan pembangunan. Ia menyoroti ketergantungan daerah pada dana transfer pusat yang masih tinggi, sementara pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatasi sejumlah regulasi, termasuk UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri,” kata Misbakhun.
Misbakhun menekankan perlunya skema project-based financing dalam RUU Obligasi Daerah agar pembayaran bersumber dari pendapatan proyek—seperti rumah sakit, air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi—bukan semata membebani APBD. Ia juga menyebut RUU ini harus menjadi lex specialis agar komitmen pembiayaan tetap pasti lintas periode kepala daerah. Komisi XI DPR RI pun telah memulai kick-off penyusunan naskah akademik dan akan membahasnya lebih lanjut bersama pemangku kepentingan serta KSSK.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan dukungan BI terhadap pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari pendalaman pasar keuangan nasional dan alternatif pembiayaan investasi. Menurutnya, keberhasilan penerbitan menuntut fundamental fiskal yang kuat, pengelolaan yang profesional, transparan, dan kredibel, serta proyek berarus kas memadai lewat skema project bonds.
Destry menambahkan, BI membuka peluang obligasi daerah berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai instrumen repo dalam penyediaan likuiditas perbankan dengan tetap memperhatikan peringkat kredit dan likuiditas pasar. Namun, ia mengingatkan risiko tekanan APBD dan gagal bayar jika kapasitas fiskal serta kelayakan proyek belum matang. “Golden rule-nya harus memperkuat fundamental fiskal. Itu yang utama sekali,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut obligasi daerah sebagai peluang mengatasi keterbatasan fiskal dan menggarap potensi ekonomi. Ia mengungkapkan, dari 23 pemda di NTT, hanya tiga yang memiliki APBD relatif sehat, PAD sebagian besar di bawah 10 persen, dan rata-rata ketergantungan pada transfer pusat mencapai hampir 80 persen.
Melki mencontohkan potensi energi surya di NTT yang diperkirakan mendekati 300 gigawatt memerlukan pembiayaan besar di luar APBN dan APBD. Ia mendorong RUU Obligasi Daerah mengatur kepastian proses, pembagian kewenangan, mekanisme persetujuan, penanganan kesulitan pembayaran, perlindungan fiskal dan investor, hingga pendampingan ASN. “Kalau daerah punya potensi yang bisa dikembangkan melalui mekanisme obligasi daerah, dengan aturan yang jelas dan persiapan teknis yang baik, saya kira uang Indonesia yang selama ini berada di luar negeri bisa ditarik kembali untuk berinvestasi di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Ignatius Girendroheru, menegaskan pemeringkatan berperan mengukur kemampuan pemda membayar bunga atau kupon maupun pokok secara tepat waktu. PEFINDO telah memeringkat 17 pemprov dengan hasil umumnya masuk kategori investment grade sebagai opini independen atas risiko kredit, bukan keputusan layak beli, sekaligus bentuk perlindungan bagi investor. Ia juga mengingatkan peringkat kredit, suku bunga, dan likuiditas pasar akan memengaruhi besaran kupon atau cost of fund.
Rangkaian Sarasehan Nasional ini sebelumnya dibuka pada Rabu (18/11/2026) dengan penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI, diikuti diskusi panel bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.



















