Kami turut berduka cita dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada para korban serta keluarga yang terdampak dalam peristiwa ini.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 naik berlaku hingga di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, merespons tegas pengungkapan kasus beras premium abal-abal yang dilakukan Kementerian Pertanian.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi PKB Iman Sukri menyoroti peran Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam mengawal RUU PPRT.

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).