Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut Habiburokhman, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau mengatur mekanisme hukum acara.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah menampung berbagai masukan dari masyarakat sipil dan pandangan para ahli terkait usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, aspirasi yang diterima tidak sepenuhnya mendukung ketentuan tersebut.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Ia mengatakan, hasil kajian dan perbandingan dengan sejumlah negara menunjukkan bahwa tidak semua negara menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang tidak menerapkan ketentuan tersebut.
Ia juga menyinggung pengalaman Jerman. Menurutnya, pengaturan mengenai illicit enrichment di negara tersebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.
Selain itu, Habiburokhman menilai ketentuan illicit enrichment tidak sesuai dengan ruang lingkup RUU Perampasan Aset. Sebab, regulasi tersebut dirancang untuk mengatur prosedur dan mekanisme perampasan aset, bukan menentukan jenis tindak pidana maupun sanksi hukum bagi pelakunya.
“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Panja akhirnya sepakat tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.
Keputusan ini sekaligus menjawab usulan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang mendorong agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar diatur dalam regulasi tersebut.
Habiburokhman menegaskan, berbagai aspirasi dan pandangan telah dipertimbangkan sebelum RUU Perampasan Aset disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.



















