Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat perundungan anak.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian HAM menelusuri titik-titik karhutla di Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Mentrans mengatakan pihaknya ingin kawasan yang selama ini identik dengan perpindahan penduduk dan pembagian lahan berkembang jadi pusat pertumbuhan ekonomi bar

Pimpinan DPR menegaskan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan tidak secara khusus mengatur hubungan kemitraan antara ojol dan perusahaan aplikator.

Roh utama UU ini adalah menjamin keterpaduan program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan agar tepat sasaran

Pemerintah berpandangan bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh

Semoga ke depan kerja sama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR terus berjalan dengan lancar.

UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, hingga siklus SDI.