Pemerintah Jepang mengusir dua kapal penjaga pantai milik China, dari kawasan perairan di dekat kepulauan sengketa yang juga diklaim oleh Beijing

Laporan tersebut diterima dengan Nomor: LP/1939/VII/2026/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya pada Minggu, 5 Juli 2026 malam.

Ketua DPR RI menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut.

Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah.

Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Komisi III DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait kasus penyerobotan lahan yang diduga merugikan masyarakat adat dan perorangan.

Metrans menegaskan perkara ini bukan sekadar menyangkut status sertifikat, tapi menyangkut kewajiban negara menjaga kepastian hukum atas kawasan transmigrasi

Lahan tersebut merupakan objek eksekusi dan dipastikan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1419/Labuhan Batu milik perusahaan.

Pendekatan restorative justice menjadi opsi PTPN I dalam menangangi sengketa dengan masyarakat sekitar.