Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.

Beredarnya di media sosial, berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana

Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan

Komisi III DPR RI telah menyepakati langkah untuk memaksimalkan sekaligus mempercepat penyerapan aspirasi publik terhadap RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian