Sinergi antara Polres Lampung Utara, Lapas Kelas IIA Kotabumi, dan Rutan Kelas IIB Kotabumi kembali menunjukkan hasil konkret

Permasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sistemik lintas sektor. Namun, penanganannya masih didominasi pendekatan pemenjaraan.

Sekertaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda sebut jika vape terbukti mengandung narkotika, maka hukum vape adalah haram.

Pelaku terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan terhadap vape beserta liquidnya diatur dalam RUU Narkotika dan Psikotropika.

Jika identitas kelembagaan BNN tidak ditegaskan, ada risiko hilangnya kewenangan penyidik, terutama dalam tindakan seperti penangkapan dan penahanan.

Ini berpotensi melemahkan BNN secara institusional, karena kewenangan penyidik bisa menjadi tidak jelas.

Ini capaian penting yang patut diapresiasi. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberantas peredaran narkotika jaringan internasional.

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.