Kasus ini merupakan pengambangan perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun 2025-2026.

Komisi XI DPR menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat.

Komisi X DPR mendorong adanya reformasi tata kelola guru di Indonesia agar pengelolaan kepegawaian hingga sistem penggajian menjadi lebih adil.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

Ibas Bantu Operasional TPS 3R Demi Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

Komisi VIII DPR menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lapas.

Karenanya, kata Wamenpar, penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha pariwisata menjadi penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas-berkelanjutan

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung transformasi sektor kehutanan sekaligus pencapaian target iklim nasional, termasuk FOLU Net Sink 2030.