Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi penguatan koordinasi kementerian dan lembaga di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.
Selly menilai koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, telah berjalan lebih baik.
Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu diiringi dengan pengelolaan data yang terintegrasi agar seluruh pihak memiliki informasi yang sama mengenai kondisi di lapangan.
“Kalau yang saya lihat bahwa hari ini koordinasi antara kementerian dan lembaga di bawah BNPB ini sudah lebih bagus. Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan data yang terintegrasi agar setiap pihak memiliki informasi yang sama,” ujar Selly saat melakukan kunjungan ke Posko Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin, 24 Agustus 2026.
Menurutnya, pendataan menjadi salah satu aspek penting dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Proses pendataan harus dilakukan secara terkoordinasi dan tidak tumpang tindih agar informasi mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat menjadi dasar penanganan yang akurat.
Selly juga mendorong pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Data yang terus diperbarui dan tersinkronisasi akan membantu BNPB mengambil langkah penanganan secara cepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Hanya pendataannya jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Selly menilai penguatan peran kementerian dan lembaga semakin penting mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan penanganan yang tidak seluruhnya dapat ditanggung pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Karena bagaimana pun juga BNPB selaku komando bisa melakukan gerak cepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi. Tentu dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, keberadaan pemerintah pusat, itulah yang diharapkan saat ini,” tandas Selly.
Sebelumnya, Kepala BNPB Sunaryanto mengatakan pembaruan data menjadi penting karena kondisi di lapangan terus mengalami perubahan. Pendataan terhadap korban, fasilitas, dan rumah yang mengalami kerusakan dilakukan setiap hari untuk memperoleh gambaran terkini mengenai dampak bencana serta kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami tiap hari melaksanakan pendataan berkait dengan perubahan maupun fasilitas dan rumah yang rusak,” ujar Sunaryanto.
Dinamika di lapangan juga terlihat dari sebaran masyarakat yang mengungsi di sejumlah titik. Banyaknya lokasi pengungsian yang terpencar menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan. Karena itu, koordinasi antarpihak dan pembaruan informasi secara berkala diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap dan tepat sasaran.
Selain penguatan data dan koordinasi, BNPB juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Hal tersebut diperlukan mengingat kapasitas pemerintah daerah masih terbatas dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VIII DPR Penanganan Bencana NTT Gempa Bumi NTT
