Kuasa hukum Yaqut mengatakan putusan sela hanya memerintahkan agar perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat kliennya dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Kuasa hukum menegaskan putusan sela tersebut tidak berarti dakwaan jaksa KPK atas perkara korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut telah terbukti.

Yaqut Cholil Qoumas menghormati putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak eksepsinya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Yaqut diketahui diproses hukum atas kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.

Tausiyah Moral ini dikeluarkan karena para kiai sepuh NU mendeteksi adanya upaya-upaya unprosedural untuk mengondisikan Muktamar PBNU di Jombang.

Pembagian kuota tambahan haji tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara dirinya dengan menteri agama Kerajaan Arab Saudi.

Kuasa hukum Yaqut menilai jaksa KPK salah menafsirkan keputusan terkait pembiayaan ibadah haji dengan keputusan pembagian kuota haji tambahan.

keputusan pembagian kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Yaqut diproses hukum atas kasus dugaan pengaturan korupsi haji tambahan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama.

KPK menilai keuntungan yang diperoleh pihak swasta dari pengelolaan kuota tersebut dinilai sebagai keuntungan tidak sah atau illegal gain.