Komisi V DPR siap mendukung program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan penanganan banjir.

Komisi V DPR RI ingin memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur menjadi sorotan dalam RDP Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian PU.

Direktorat Pesantren bersama Kanwil Kemenag Kalimantan Timur terus mengawal proses pendampingan pasca-penutupan pesantren

Komisi V DPR menegaskan setiap program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengembangan bandara menjadi bagian transformasi Premises untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas yang berfokus pada customer experience di bandara. 

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Mendes mengatakan, pondok pesantren memegang peran fundamental sebagai pilar moral umat. Karenanya, ia berharap pesantren terus relevan dengan kondisi zaman

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada 2027 mencakup 4.127 titik lokasi.