Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika krisis terjadi. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur ketahanan air agar masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan yang berulang setiap musim kemarau.
Puan mengatakan meluasnya krisis air bersih di sejumlah daerah menjadi tanda perlunya langkah penanggulangan yang lebih terencana. Intervensi pemerintah, kata dia, harus mencakup pemenuhan kebutuhan air masyarakat dalam jangka pendek sekaligus membangun sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9).
Dia menilai pemerintah semestinya bergerak sejak indikasi penurunan ketersediaan air mulai terlihat. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan distribusi air, mengidentifikasi sumber air alternatif, hingga memastikan ketersediaan sarana penyimpanan.
Puan mengingatkan pemerintah sebenarnya memiliki modal informasi untuk melakukan mitigasi lebih awal karena BMKG telah menyediakan peringatan dini terkait kondisi cuaca dan iklim.
“Jangan sampai masyarakat terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersediaan air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” ujarnya.
Karena itu, Puan meminta pemerintah menjalankan dua langkah secara bersamaan. Pertama, memastikan kebutuhan air warga yang terdampak segera terpenuhi. Kedua, membangun infrastruktur yang dapat mengurangi kerentanan masyarakat ketika kekeringan kembali terjadi.
Menurut Puan, pembangunan infrastruktur ketahanan air menjadi semakin penting mengingat kondisi iklim ke depan berpotensi menghadirkan periode kering yang lebih panjang.
Dia menyebut BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering. Bahkan, Juli 2026 tercatat sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.
“Keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat,” katanya.
“Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” sambung Puan.
Politikus PDIP itu mencontohkan kondisi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengalami krisis air bersih selama sekitar tiga pekan. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, warga disebut memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk berbagai kebutuhan, termasuk mandi, mencuci, dan memasak.
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Trenggalek, Jawa Timur, misalnya, krisis air bersih melanda 51 desa di 12 kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 27.786 jiwa.
Sementara di Boyolali, lebih dari 36 ribu warga terdampak kekeringan. Warga bahkan harus mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih setelah sumur-sumur mengering.
Adapun di Jawa Barat, jumlah warga yang dilaporkan terdampak krisis air akibat kekeringan mencapai 1.196.815 jiwa.
Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketahanan air tidak dapat diselesaikan hanya dengan pola bantuan darurat. Pemerintah perlu memastikan pembangunan sistem dan infrastruktur air menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak perubahan iklim dan musim kemarau yang semakin panjang.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPR Puan Maharani krisis air infrastruktur ketahanan air BMKG
