DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

Baleg DPR RI menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Seharusnya siang itu ada rapat internal dengan BKD, tapi tiba-tiba dibatalkan. Sampai sekarang belum ada penjelasan kenapa ditunda.

BSDI akan bertindak sebagai wali data nasional sekaligus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola data secara nasional.

Baleg DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Kita harapkan bahwa LPSK sejajar dengan aparat-aparat hukum lainnya, dalam konteks pemulihan korban dan saksi.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.

Parlemen Prancis mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang segala jenis praktik anti-Semitisme, seperti seruan menghancurkan Israel.

menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.