Pengambilan keputusan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, setelah delapan fraksi partai politik menyampaikan pandangannya secara tertulis.

Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi I DPR tentang Perubahan Ketiga atas UU

BRAN bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan reforma agraria

Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik

Insya Allah besok kalau selesai sampai sore ini ya kita ajukan kepada Paripurna.

Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.

Abraham Samad menilai bahwa RUU Perampasan Aset berisiko disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara.

APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat.

Kami berharap RUU ini tidaklah merupakan RUU bagi kaum elitis. Tolong ini jangan menjadi perdagangan kaum elitis saja

Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.