Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Komisi III DPR RI menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus.

Komisi VII DPR mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan SNI benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

Berikut daftar lengkap 10 pemain Italia termahal pada bursa transfer musim panas 2026