DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Kondisi tersebut turut berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi warga binaan, hingga kebersihan lingkungan.

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang dinantikan masyarakat.

Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu

Kepada ketua dan anggota Panja RUU Pemilu, kami ucapkan selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik

Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.

RUU Perampasan Aset harus dipastikan tidak menjadi alat bagi penegak hukum untuk menekan pihak lain.

Komisi III DPR menilai Kemenkeu dapat berperan dalam menjaga kondisi dan nilai ekonomis aset sitaan negara.

Jangan sampai persoalan administrasi dan status kepegawaian justru mengalahkan kebutuhan layanan pendidikan.