KPK mengidentifikasi adanya dugaan pemberian uang ratusan juta rupiah oleh PT Summarecon Agung pada Maret 2026.

Fahd telah tiga kali menjadi tersangka perkara korupsi sehingga berstatus residivis.

Saksi Subhan Cholid mengungkapkan keputusan pembagian kuota haji Indonesia 2024 dibuat ketika kuota tambahan belum tercantum dalam sistem e-Hajj Arab Saudi.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Sindiran itu diterima Nur Arifin setelah dirinya tidak sependapat dengan kebijakan pengisian kuota haji khusus yang dinilainya tidak sesuai dengan PMA.

Operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perusahaan pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk, terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet