TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terkait penegakan hukum dan peradilan di Indonesia Presiden diminta perbaikan yang nyata dan tegas

Bagaimana bisa setelah gelar perkara, sembilan hari kemudian muncul keputusan bahwa perkara tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti.

PT BAR merasa dirugikan setelah menyerahkan dokumen tagihan asli senilai Rp45 miliar kepada Agung Dwijo Sujono

Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kabupaten Tangerang, Banten

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dari mafia alutsista.

Korupsi di Indonesia seperti sebuah kutukan yang tidak selesai-selesai