Demonstrasi mendesak Presiden Prabowo menangani mafia alustsista di Kemhan (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Barisan Oposisi Indonesia (BOI) mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dari mafia alutsista. BOI menyebut keberadaan mafia alutsista ini menyebabkan desain sistem pertahanan nasional menjadi bobrok dan tidak efektif bagi agenda memperkuat pertahanan nasional.
“Mafia alutsista ini kan pikirannya cari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Makanya dia tidak akan perduli kalau kapal perang dan pesawat tempur yang dibeli rongsokan dan sudah tidak berguna lagi. Masak yang begini kita biarkan,” ujar Aktivis BOI Andi Yusuf Gufrang dalam keterangan tertulis pada Kamis(27/8) siang.
Menurut Gufrang, keberadaan mafia alutsista ini disinyalir ada karena Kemhan tidak bersikap profesional dalam menunjuk rekanan penyedia atau vendor pengadaan alutsista. Sehingga, ungkapnya, seringkali alutsista yang diimpor tidak pernah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh publik.
“Yang diimpor akhirnya alutsista bekas atau kapal perang yang tidak bisa digunakan. Atau yang biasa terjadi, spesifikasi pesawat temput atau kapal perangnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,” kata dia.
Gufrang pun menanggapi kabar soal monopoli pengadaan alutsista oleh Perusahaan Republikorp (PT Republik Korpora Indonesia) di tubuh Kemhan yang mencapai angka USD 2,45 miliar. Menurutnya, sangat tidak logis dan tidak bijak memberikan prioritas pengadaan proyek pada satu perusahaan yang tercatat memiliki rekam jejak yang kurang baik.
Apalagi, ungkapnya, perusahaan milik Norman Joesoef itu juga diketahui pernah tersebut nama dalam kasus pembelian pesawan tempur Mirage 2000-5. Meski akhirnya dibatalkan Kemhan, namun banyak laporan media menyebut Norman Joesoef sebagai pihak yang mengatur upaya pembelian pesawat tersebut bersama perusahaan militer dan senjata internasional Excalibur International.
“Saya kira publik perlu memberi atensi terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef ini. Banyak rekam jejak kurang baik tetapi malah ditunjuk sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan. Jumlahnya bahkan sangat signifikan, hampir 30 persen dari nilai total proyek. Ini jelas monopoli,” jelasnya.
Gufrang meminta Presiden Prabowo bersikap konsisten dalam melawan korupsi dan mencegah perilaku korupsi di institusi pemerintahan manapun. Termasuk dalam melawan keberadaan mafia alutsista di tubuh Kemhan. Bagi Gufrang, upaya melawan mafia alutsista harus menjadi komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga uang rakyat demi desain pertahanan negara dan sistem alutsista nasional yang efektif.
“Saya kira Presiden Prabowo pasti akan menunjukkan komitmen dalam melawan mafia alutsista. Presiden Prabowo tentu tidak akan membiarkan sistem persenjataan dan pertahanan negara bobrok dan rusak karena keberadaan mafia alutsista,” tutur dia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Mafia Alutsista Barisan Oposisi Indonesia Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto
