Komisi III juga meminta Propam dan Wassidik Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Polres Lombok Tengah.

Mahfud menilai langkah itu perlu dilakukan agar proses penanganan perkara Febrie dapat berjalan sesuai dengan KUHAP.

Mahfud menilai langkah itu bukanlah pelimpahan perkara, melainkan penyerahan kelanjutan penyidikan.

Pelimpahan barang bukti dilakukan sebagai tindak lanjut setelah penanganan perkara diserahkan ke Kejagung pada Sabtu 11 Juli 2026.

Komisi III DPR RI akan membentuk Panja untuk mengawasai penanganan tiga perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tiga perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, kepada Kejaksaan Agung.

Komisi III DPR menilai perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Alih-alih menanggapi soal penggeledahan tersebut, Febrie justru menyinggung soal perkara dugaan korupsi program MBG dan pertambangan.

Barang bukti dimaksud berupa logam mulia hingga uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang nilainya miliaran.