Diskusi ini menyoroti pengembangan sektor perkebunan seperti kelapa, lada, kakao, kopi, dan komoditas lainnya, khususnya potensi besar kelapa di Kabupaten Lebak

DPN dinilai berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengeluhkan masih sulitnya petani mengakses dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ibas: Indonesia Harus Kuat Hadapi Gejolak Global

Hari Nelayan Nasional 2026, Ibas Tekankan Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan

Diskusi mencakup persoalan geopolitik hingga isu global seperti pemanasan global.

Korupsi pasti bungkusnya ya bisnis. Kalau kita pikir itu ada keuntungan, belum tentu selama ini negara tidak tergantungan.

Di era digital, berita menyebar dalam hitungan detik. Tapi kebenaran membutuhkan disiplin. Disiplin itu dalam dunia jurnalistik disebut verifikasi.

Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.

Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang menganut pemisahan kekuasaan. DPR berada di wilayah legislatif, sedangkan MK di wilayah yudikatif.