KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.

revisi UU P2SK memuat 15 poin perubahan utama yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional sekaligus menyesuaikan perkembangan industri

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia.

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Silmy yang mengenakan kemeja batik tiba pukul 22.32 WIB. Dia dikawal oleh beberapa pengawal.

Pimpinan DPR menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka.

Penangkapan tersebut masih termasuk dalam rangkaian OTT terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Barang bukti yang diamabkan di antaranya, empat unit mobil, sembilab motor, dan tujuh sepeda. Barang bukti itu telah dibawa menggunakan kendaraan towing.