Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026

Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat namun ada aturan dan mekanismenya.

RUU tersebut selanjutnya akan diproses melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama

Kami tadi minta izin untuk meninggalkan rapat paripurna untuk menerima teman-teman (AMPB)

Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan RUU Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di Desember 2026

Hakim meminta seluruh pihak tidak mengganggu independensi hakim menjelang sidang pembacaan putusan praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi

Gugatan praperadilan ini bertujuan untuk mengoreksi proses dan prosedur penegakan hukum agar berjalan secara benar.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.