Pengurangan terdalam terjadi pada koordinasi dan supervisi sebesar 76,8 persen, pendidikan dan peran serta masyarakat 57,6 persen, serta pencegahan-monitoring

KPK menyita rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, di Jakarta Selatan.

Uang Rp1,5 miliar tersebut diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak para pegawai Bappenda.

Partisipasi publik makin diperluas melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, serta penyampaian masukan oleh publik

KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor. Salah satunya terkait pengadaan Smartboard.

KPK menggeledah delapan lokasi di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan selama tiga hari.

Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut

KPK menyita uang lebih dari Rp6 miliar saat memeriksa Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti.

Pengusutan perkara tersebut ditandai dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik di Kantor Disdik Kabupaten Bogor.

Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi