Mendagri juga meminta agar kepala daerah melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepala daerah dan jajarannya untuk melakukan sosialisasi aturan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara seksama. Terutama, bagi daerah yang memberlakukan PPKM Level 4 dan 3.

Dengan hadirnya kepala daerah di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai langsung terhadap masyarakat.

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah harus fokus kepada menurunkan tingkat kematian yang telah mencapai lebih dari seribu orang.

Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat.

Pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada para kepala daerah yang terbukti tidak serius, bahkan abai dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro sangat ditentukan oleh kepala daerah, karena kebijakan yang tertuang dalam Inmendagri tersebut akan diimplementasikan di tingkat daerah.

Masa jabatan yang relatif singkat diharapkan menjadi momentum untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi dan pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Bagi Mensos, kecepatan distribusi bantuan logistik bencana sampai kepada penyintas bencana penting sebagai prioritas.