Adapun fokus mobilisasi sumberdaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana asap akibat Karhutla di Kalbar adalah pada desa-desa.

Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berencana akan mengkonfrontir pejabat dan mantan Kapolda Riau terkait keputusan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan.

Kemudian dari hasil pemantauan itu, akan disampaikan dan dikoordinasikan ke Satgas Penanggulangan Karhutla Riau untuk kemudian ditindaklanjuti.

Status itu tidak kaku,  tetapi fleksibel. Artinya status ini bisa berubah setiap waktu melihat kondisi dan perkembangan di lapangan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaedi Mahesa menilai Polda Kalimantan Tengah selalu menyuguhkan peragaan berkesan. Salah satunya peragaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh personel Polda Kalteng.

Buruknya kualitas udara di wilayah terdampak Karhutla mengakibatkan banyak warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengajak masyarakat untuk berhenti saling tuduh dan saling menyalahkan atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau.

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sikap atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau. Hal itu mengingat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini.

PKB mengusulkan pembentukan lembaga penanganan bencana menjadi setingkat menteri. Hal itu dalam rangka efektifitas dan mencegah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang secara rutin terjadi di tanah air.

Penambahan armada mobil oksigen bertujuan untuk memperluas wilayah layanan terutama wilayah yang belum terjangkau mobil oksigen.