Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah segera membentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan kuat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut dia, penanganan karhutla selama ini belum optimal lantaran kewenangan dan perangkat pendukung masih tersebar di berbagai institusi.
“Karhutla itu terus terang kami merasa prihatin karena selalu terjadi setiap tahun. Hanya volumenya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi saat ini, kebakaran ini masif sekali, dari provinsi satu ke provinsi lainnya seperti berurutan,” kata Firman kepada wartawan, Rabu (9/9).
Politikus Golkar itu menilai kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino turut meningkatkan risiko karhutla. Vegetasi yang mengering dan lahan gambut yang kehilangan kadar air membuat api lebih mudah menyebar serta sulit dikendalikan.
Firman mengaku telah melihat langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan ke Taman Nasional Way Kambas. Ia meminta pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah munculnya titik api.
“Saya sudah ke lapangan, terakhir di Way Kambas itu sudah kering semua. Saya wanti-wanti supaya mereka melakukan kontrol selama 20 jam,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api muncul kembali di bawah permukaan. Berdasarkan pengalamannya di Siak, Riau, kobaran api bahkan dapat kembali terlihat pada malam hari meski api di permukaan telah dipadamkan.
“Kalau itu di gambut, dengan pengalaman saya melihat secara langsung di Siak, Riau, kalau malam itu bisa menimbulkan letupan api, percik-percik. Itulah persoalannya,” katanya.
Firman mengatakan, karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam. Aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, juga menjadi salah satu penyebab utama.
“Penyebab daripada kebakaran ada dua faktor, manusia dan alam. Kalau gambut itu bisa dari alam, kalau hutan biasanya faktor manusia,” jelasnya.
Ia menduga sebagian pelaku usaha memanfaatkan musim kemarau panjang untuk melakukan land clearing dengan cara membakar karena dinilai lebih murah. Namun, api yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas.
“Para pelaku usaha itu biasanya memanfaatkan musim kemarau panjang ini untuk melakukan land clearing. Dengan biaya yang mudah adalah membakar. Hanya risikonya ketika api sudah besar, mereka tidak bisa mengendalikan,” ungkapnya.
Karena itu, Firman mengapresiasi keterlibatan BNPB, TNI, dan Polri dalam penanganan karhutla. Namun, menurutnya, kebakaran hutan memiliki karakteristik berbeda dengan bencana seperti banjir dan gempa sehingga membutuhkan keahlian serta perangkat khusus.
“Sekarang ini kami memberikan apresiasi, BNPB sudah turun, TNI, Polri sudah turun. Tapi ini kan bukan tupoksi mereka. Menangani bencana banjir dan gempa itu berbeda dengan kebakaran,” katanya.
Ia menjelaskan, kebakaran membutuhkan respons yang berbeda karena api terus bergerak dan menyebar.
“Kalau gempa sudah terjadi, kita melakukan mitigasi korban. Kalau kebakaran terjadi, kita melakukan mitigasi, tapi apinya jalan terus. Kejar-kejaran,” ujar anggota Baleg DPR RI tersebut.
Firman kemudian mencontohkan sistem penanganan karhutla di Brasil melalui lembaga Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Menurutnya, lembaga tersebut memiliki kewenangan, infrastruktur, teknologi pemantauan, hingga perangkat pemadaman.
“Di Brasil ada yang namanya kelembagaan IBAMA. IBAMA itu merupakan lembaga yang punya tanggung jawab. Tetapi lembaga itu memang sangat kuat penegakan hukumnya,” katanya.
Ia berharap Indonesia dapat mempelajari sistem tersebut, terutama dalam hal pemantauan titik api dan respons cepat.
“Di titik atau koordinat tertentu ketika terjadi titik api mulai menyala, itu langsung terbang dengan water bombing-nya, dengan timnya. Tim penerjunnya, tim water bombing-nya itu lengkap,” jelas Firman.
Menurutnya, perkembangan teknologi seperti drone juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem monitoring dan penanganan karhutla.
“Indonesia hari ini, satu, tidak memiliki kelembagaan. Kemudian kedua, tidak memiliki perangkat pendukung yang kuat, padahal hutan kita risikonya tinggi,” tegasnya.
Firman juga menyoroti kebutuhan spesifikasi khusus dalam pengoperasian helikopter water bombing. Menurutnya, tidak semua helikopter dan penerbang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut.
“Helikopter water bombing itu ada spesifikasi tertentu. Tidak sembarang helikopter. Penerbangnya juga memang harus pintar untuk itu. Di TNI maupun Polri mungkin tidak punya keahlian khusus itu karena memang tugasnya bukan di situ,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas pemerintah daripada menunggu api meluas. Sebab, ketika kebakaran telah menyebar, proses pemadaman membutuhkan sumber daya jauh lebih besar.
“Solusinya, pencegahan jauh lebih bagus dibandingkan tindakan ketika sudah terjadi kebakaran. Itu akan lebih sulit karena api merembet terus. Dikejar di sini, apinya sudah lari,” kata legislator dapil Jawa Tengah III itu.
Selain kelembagaan, Firman menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperbaiki. Menurutnya, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan sekaligus dukungan yang memadai untuk melakukan pencegahan.
“Daerah diberi tanggung jawab, daerah merasa tidak punya kewenangan apa-apa. Selama ini izin ditarik ke pusat semua. Kemudian daerah tidak menikmati apa-apa. Tapi begitu musibah, daerah diminta tanggung jawab. Ini tidak fair,” tegasnya.
Firman mengusulkan satuan tugas (satgas) karhutla yang telah dibentuk pemerintah ditingkatkan menjadi lembaga permanen dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai.
“Kalau Bapak Presiden sudah punya satgas, itu saja dilembagakan dan kemudian dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang kuat. Jadi tugasnya hanya konsentrasi untuk kebakaran hutan dan penjagaan hutan,” pungkasnya.
Ia menilai penguatan kelembagaan tersebut penting mengingat hutan memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia.
“Kenapa itu penting? Karena hutan merupakan paru-paru dunia,” tandas Firman.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV Firman Soebagyo Karhutla Kalimantan kebakaran hutan
