KPK) mendalami aliran fee proyek jalur kereta api wilayah Jawa Tengah pada DJKA Kementerian Keuangan kepada Bupati Pati Sudewo.

RUU PSDK menjadi bukti negara hadir dalam memberi perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana kejahatan.

DPR RI hari ini mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menerima aspirasi dari Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau terkait berbagai persoalan infrastruktur daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian DPR.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU PPRT serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Semoga putra-putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Fraksi PKS menekankan pentingnya pengaturan waktu kerja yang manusiawi. PRT tidak boleh diposisikan sebagai pekerja yang selalu siap setiap saat.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan di tingkat I.