Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua.

Komisi XI DPR menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat.

Dewan keamanan Yunani, KYSEA, bakal memberikan persetujuan akhir pada Kamis (23/7) ini terkait pembelian sistem pertahanan udara berlapis dari Israel

Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Bahas Reforma Agraria dan Masyarakat Adat

Ketua Umum DPP. PKB Muhaimin Iskandar resmi melantik jajaran pengurus dari 13 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Sulawesi Tengah.

Persetujuan diberikan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat.

UU ini mengatur pembentukan dewan pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan PFII, hingga lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif

Berdasarkan pandangan mini dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan

Merajut Persatuan dari Papua Selatan, Menguatkan Empat Pilar

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.