Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sistem pelayanan publik menjelang SPMB Ramah 2026

Kemnaker berkolaborasi dengan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat Program Pemagangan Nasional (MagangHub)

Ombudsman RI mendesak pembenahan mendasar terhadap tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi di BGN serta Kementerian Imipas.

Jangan sampai euforia Piala Dunia berakhir begitu saja tanpa meninggalkan manfaat jangka panjang bagi TVRI dan masyarakat.

Penyesuaian regulasi tersebut seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang maritim

Momentum Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2026 menjadi titik balik menguatnya desakan publik terhadap reformasi tata kelola pengendalian cukai di Indonesia

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pemerasan di Kementerian Imipas.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Integritas pejabat publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.