Sebelum menutup jalan tersebut Pemerintah harusnya sudah menyiapkan Jalan Provinsi yang baru dan siap pakai. Sudah juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak provinsi yang bersangkutan.

Jangan seperti sekarang ini BBM bersubsidi kerap disimpangkan untuk kebutuhan industri, perkebunan dan pertambangan, termasuk juga digunakan oleh kendaraan mewah.

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI mengamanatkan kepada Plt Dirjen Minerba untuk segera melakukan perubahan tata kelola dan tata niaga timah.

Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16.000 per dolar.

Ini kan kasus korupsi berjamaah yang bersifat korporatif dan berlangsung lama. Masak Erick Thohir tidak tahu atau mendiamkan.

Karena itu Komisi VII DPR RI akan mendukung upaya Kejaksaan Agung menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kami juga akan panggil pihak-pihak terkait di Kementerian ESDM dan BUMN Pertambangan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

Usulan untuk memberikan kesempatan agar Pertashop dapat juga menjual BBM jenis Pertalite tengah dibahas BPH Migas. Fraksi PKS minta BPH Migas agar cermat dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Pertamina dan BPH Migas harus menindak tegas SPBU nakal tersebut. SPBU pengoplos itu jangan sekedar disegel atau diberikan peringatan tapi perlu tindakan yang punya efek jera.

Kita harus makin percaya diri dengan kekuatan migas nasional kita. Terbukti, BUMN Migas nasional yakni Pertamina makin memperlihatkan geliat yang menarik.

Pemerintah harus menindak tegas pelaku perorangan ataupun korporasi terkait masalah tersebut. Apalagi di saat bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini, dimana terjadi peningkatan kebutuhan konsumen atas BBM.